undang undang tentang perangkat desa. Demikian pembahasan kali ini mengenai Tata √Cara Rotasi Mutasi Perangkat Desa Melalui PERDES (Peraturan Desa), semoga bermanfaat dan. undang undang tentang perangkat desa

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Pasal 26 : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Pasal 67. #1. 15 Rahmasari, “Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. Adanya regulasi mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah. id - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, membeberkan sejumlah perubahan terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Nomor 6/2014) tentang Desa. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Dear,. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa. Pada pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa dilarang: 1. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; PP No. perangkat desa untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa. Mengangkat & memberhentikan perangkat desa, Memegang penuh mengenai. Bersyukur setelah Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani undang undang desa pada tanggal 15 Januari 2014 nasib perangkat desa kini jauh berubah dan pembangunan lebih baik. JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Peraturan tersebut merupakan Perubahan Kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Selamat berdesa, sejahtera selalu. Kewilayahan b. dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pedoman penyusunan Perangkat Desa C. . 844. Artinya, masa jabatan kepala desa yang seharusnya segera berakhir bakal langsung diperpanjang menyesuaikan aturan yang ada di RUU ini. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangBerdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Daerah adalah Kabupaten. DESA MANDONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Aziz Nandana Sumarno, Suranto Fakultas Hukum Universitas Sebelas. PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, merupakan bagian penting dalam perbaikan tata kelola desa di Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Permohonan yang. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berikut peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Kumpulan Tupoksi Perangkat Desa Tahun 2022 Terbaru. d. Foto Cover Permendagri No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. [2] Pasal 25 ayat (1) PP 72/2005. JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Perangkat Desa; Mengingat : 1. Kamis, 04 Mei 2017, 10:15:03 WIB - 133541 View. KOMPAS. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pengaturan mengenai desa hanya dituangkan dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. Liputan6. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga. 2 5. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Administrasi Desa. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN I. 2020. Konten tersebut mengulas tentang #Tupoksi Perangkat Desa - Kumpulan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa 2022 terbaru dan lengkap. Sembilan, penyisipan satu pasal di antara Pasal 50 dan Pasal 51 tentang hak perangkat desa. Di samping itu, perangkat desa juga turut membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal lain yaitu Pasal 29 huruf j berbunyi: "Kades dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Tahun. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan pengaturan yang jelas mengenai perangkat. Tidak di Kantor. Nah, berikut ini saya akan coba menerangkan beberapa larangan atau tindakan yang tidak diperbolehkan dalam kapasitas sebagai pejabat perangkat desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Pada pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa dilarang: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut. Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. menyalahgunakan. Sign in. Dalam Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tertuang bila Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan. berhalangan tetap; c. 2021/No. dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP No. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan. Perangkat Desa 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang sering kita sebut Undang-Undang Desa. DPR RI - Republika. URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang D Kumpulan Peraturan tentang Desa [Update 2021] Sengaja saya mengumpulkan peraturan tentang desa ini, bukan hanya untuk dipelajari oleh Pemerintah Desa saja, melainkan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mempelajarinya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak. Distorsi kedudukan desa mulai terjadi masa Orde Baru ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di. 2019 tentang Perubahan Kedua PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan focus perubahan mengenai penyetaraan penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan. 10. Salah satu keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah ditetapkannya Alokasi Dana Desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban desa. DPR menargetkan pembahasan revisi UU Desa bisa disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR pada masa sidang 2022/2023. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan kebijakan penting dan fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sign in. bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84), tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan karenanya perlu diganti; Tupoksi Perangkat Desa Lengkap. Mari kita mulai. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah. Perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kasi, kaur, dan kepala kewilayahan/dusun. Selanjutnya, Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran a. Fungsi dan Kewenangan Kepala Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; d. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa. Ringkasan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. c. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. tan dan pemberhentian perangkat desa. ABSTRAK: Menimbang : a. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksaan hak dan kewajiban Desa. PERANGKAT DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HULU, Menimbang : a. Konten tersebut mengulas tentang Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Desa terbaru PDF dan Doc (Word). Salah satunya UU Nomor 6/2014 tentang. Ketentuan yang Berlaku. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana. 19. 6. Camat adalah Perangkat Daerah. Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 60/2014”). Terkait pertanyaan Anda mengenai peraturan yang berlaku bagi perangkat desa yang diangkat sebelum adanya UU Desa, kita merujuk pada Pasal 118 UU Desa: (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. Dalam. Tata cara pemberhentian perangkat desa itu seperti ini mas. Keuangan desa. 01/06/2021. 2. Perbesar. CO, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Demokrat Herman Khoiran mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas di tahun 2023. 022. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa. Perubahan terhadap pasal 56 tentang masa keanggotaan badan permusyawaratan desa menjadi 9 tahun dan bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditegaskan pula bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI. pelaksana teknis lapangan; c. Jenis desa menurut pasal 6 Undang-undang No. Peraturan Daerah. Perubahan pasal 56 tentang masa keanggotaan badan permusyawaratan desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 persen. Selanjutnya menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana teknis. dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu. Badan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 10. lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas. Status Tidak Jelas, Perangkat Desa Uji UU Desa. Poin-poin tersebut antara lain tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun dalam dua periode, alokasi dana 20% dari pusat, keberadaan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan oleh aparat desa, serta keterwakilan 30%. Desa diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Desa adat. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang meliputi. Revisi UU Desa merupakan kumulatif terbuka sebagai dampak. Sekretariat Desa; b. PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SLEMAN, Menimbang: a. pdf. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa utamanya pelayanan kepada masyarakat dan upaya menjaga kesehatan masyarakat dalam situasi bencana non-alam dibutuhkan pengaturan tentang Perangkat Desa yang selaras dengan perkembangan keadaan; b. Daftar Isi. bahwa Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa. SERDA. Perangkat Desa. id. Secara umum, tugas dan fungsi dari pemerintah desa, sudah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan. TENTANG PERANGKAT DESA LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. 5. Baca selengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Batas Wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa ditetapkan dengan : a. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, KepalaTahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan pengaturan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian. Liputan6. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah. dengan Undang -Undang Nomor 9 Tah un 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23. -->. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bukan Soal Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji UU Desa. UU. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan hak yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari Tanah Bengkok dengan besaran sebagai berikut:membentuk Undang-Undang tentang Desa; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Jawaban : A 3. Undang-Undang No 8 Tahun 2014 Tentang Desa. 6. "Pada saat UU ini berlaku: 1) Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai undang-undang. 2017. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 2. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN, Menimbang Mengingat : : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; 1. [c]. tan dan pemberhentian perangkat desa. permendagri no. Soal Perangkat Desa Tentang Pancasila & UUD 45. Dalam Pasal 81 PP tersebut, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dianggarkan lewat APBDesa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD). 84 Tahun 2015. b. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Calon Perangkat Desa, adalah. Pada Piagam Jakarta disebutkan adanya kewajiban menjalankan syariat. Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. [b]. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Perangkat Desa;d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);. Rencana pembangunan jangka menengah Desa. Share on Facebook. Beranda. Lalu terkait siapa panitia pemilihan kepala desa yaitu terdiri dari Perangkat Desa, LPM dan tokoh masyarakat. Kewenangan desa tunduk pada ketentuan Pasal 48 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur tata cara pemberhentian dan penggantian. Izin bertanya min. Berdasarkan Undang. Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. APBDes 2023 Pendapatan. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DESA. Sejak saat itu, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa. 16. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.